HUKUM PRANATA PEMBANGUNAN UU NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Nama Anggota :

Abyoso Sudhiro (20316049)                    Rizki Bagus D. (26316561)

Asya Nadya (21316166)                            Sulthan Basil (27316183)          

Naufal Zuhdi A. (25316361)                    Tarraren Amelia S. (27316302)

Nensi Justika (25316385)                         Wahid Alvian (27316579)

Nurul Aini Hidayanti (25316605)            Wildhan Al Syafbadri (27316650)

Prabowo Pangestu (25316768)                Yola Safitri (27316791)

3TB03

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
JURUSAN ARSITEKTUR
UNIVERSITAS GUNADARMA

TAHUN AJARAN 2018 / 2019

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah Hukum Pranata dan Pembangunan mengenai Jasa Konstruksi ini dengan baik.

    Makalah ilmiah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

    Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

    Akhir kata kami berharap semoga makalah Hukum Pranata dan Pembangunan mengenai Jasa Konstruksi dapat memberi manfaat dan pengetahuan untuk para pembacanya.

Depok, 25 Oktober 2018

Penyusun

BAB  I

PENDAHULUAN

Ø  ABSTRAK

        Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat pihak yang terkait seperti Pihak Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dari kedua pihak tersebut munculah pihak-pihak lain dimana pihak - pihak tersebut ikut serta membantu dalam pekerjaan kontruksi tersebut. Sehingga, dibutuhkan payung hukum yang mengikat diantara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

        Selain itu banyak pula faktor / hal-hal yang harus diperhatikan mulai asas dan tujuan di awal, lalu pengklasifikasian jenis badan usaha konstruksi, persyaratan, tanda pengalaman, sertifikasi baik untuk badan usaha maupun tenaga kerja, penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan dalam pembangunan hingga sanksi administratif bagi para pelanggarnya.

Ø LATAR BELAKANG

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Sedangkan Pekerjaan  Konstruksi  dapat dimaknai sebagai keseluruhan  atau  sebagian kegiatan       yang   meliputi   pembangunan,   pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Yang di dalam nya terdapat pihak-pihak yang saling terkait seperti Pengguna Jasa (pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi), Penyedia Jasa (pemberi layanan Jasa Konstruksi), serta Sub Penyedia Jasa (pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa).

Dimana antar satu dengan yang lain diikat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi yang isinya berupa keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi.

Dalam hal kegiatan Konstruksi tersebut terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya : Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan. Hal tersebut guna untuk menghindari kegagalan bangunan yang dapat berupa keruntuhan bangunan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Untuk itu pula setiap Jasa Kontruksi harus dilengkapi dengan Sertifikat Badan Usaha dan perkerjanya memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja

(Sumber : UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, Pasal 1)

 
BAB  II

           ASAS DAN TUJUAN

Ø  Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a.    Kejujuran dan keadilan;

b.    Manfaat;

c.    Kesetaraan;

d.    Keserasian;

e.    Keseimbangan;

f.     profesionalitas;

g.    kemandirian;

h.    Keterbukaan;

i.     Kemitraan;

j.     Keamanan dan keselamatan;

k.    Kebebasan;

l.     Pembangunan berkelanjutan; dan

m.   Wawasan lingkungan.

Ø  Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a.  Memberikan  arah  pertumbuhan  dan  perkembangan  Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;

b.  Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan  kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa  dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.  Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

d.  Menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan    menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;

e.  Menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan

f.   Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

   USAHA JASA KONSTRUKSI

Struktur Usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.            Jenis Usaha Konstruksi, yang di dalamnya dibagi menjadi :

1)      Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

Bersifat :

-   Umum (arsitektur, rekayasa, rekayasa terpadu, arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah) yang memberikan layanan usaha berupa ; pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi.

- Spesialis (konsultasi & pengujian secara ilmiah dan teknis) yang menawarkan layanan usaha berupa : Survei, pengujian teknis, dan analisis.

2)      Usaha Pekerjaan Konstruksi

Bersifat :

- Umum (Bangunan gedung & Bangunan Sipil) yang memberikan layanan berupa pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali.

- Spesialis (Instalasi, konstruksi khusus, konstruksi pre fabrikasi, penyelesaian bangunan, penyewaan peralatan) yang memberikan layanan berupa pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

3)  Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Di klasifikasikan menurut : Bangunan gedung dan bangunan sipil. Yang menawarkan layanan usaha berupa Rancang Bangun, serta perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

b.            Bentuk dan Kualifikasi Usaha

Usaha  Jasa  Konstruksi dapat berbentuk usaha  perseorangan ataupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Dimana mereka dikualifikasikan kembali ke dalam beberapa kelompok yaitu :

a.      Kecil

b.      Menengah

c.       Besar

Untuk usaha perseorangan, hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang : berisiko kecil; berteknologi sederhana; berbiaya kecil. Serta, hanya  dapat  menyelenggarakan  pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Untuk badan usaha kualifikasi menegah maka hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang : berisiko sedang, berteknologi madya, berbiaya sedang.

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang : berisiko besar, berteknologi tinggi, berbiaya besar.

Dengan penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian terhadap :

a.    penjualan tahunan;

b.    kemampuan keuangan;

c.    ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan

d.    kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.

Dimana kualifikasi  usaha tersebut menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

    PERSYARATAN USAHA DAN JASA KONSTRUKSI

(1)   Setiap usaha perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan, sedangkan setiap badan usaha wajib memiliki Izin Usaha yang dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah kabupaten / kota   kepada   usaha   orang   perseorangan   yang berdomisili  di  wilayahnya  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)   Setiap  badan  usaha  yang  mengerjakan  Jasa  Konstruksi wajib pula memiliki Sertifikat Badan Usaha yang diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri. Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi. Pada Sertifikat Badan Usaha memuat: jenis usaha, sifat usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha.

    TANDA DAFTAR PENGALAMAN

Untuk mendapatkan pengakuan pengalaman usaha, setiap badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah dan besar harus melakukan registrasi pengalaman kepada Menteri yang dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman yang diantaranya memuat : nama paket pekerjaan; Pengguna Jasa; tahun pelaksanaan pekerjaan; nilai pekerjaan; dan kinerja Penyedia Jasa.

Pengalaman   yang   diregistrasi tersebut merupakan pengalaman menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sudah melalui proses serah terima.

      PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN

Setiap  badan  usaha  Jasa  Konstruksi  harus  melakukan pengembangan usaha berkelanjutan yang bertujuan untuk : meningkatkan tata kelola usaha yang baik, dan memiliki    tanggung    jawab    profesional    termasuk tanggung jawab badan usaha terhadap masyarakat.

      PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara  dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-       Tender atau seleksi dapat dilakukan melalui prakualifikasi, pasca kualifikasi, dan tender cepat.

-       Penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal :

a.  penanganan      darurat      untuk      keamanan      dan keselamatan masyarakat;

b.  pekerjaan    yang    kompleks    yang    hanya    dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak;

c.  pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara;

d.  pekerjaan yang berskala kecil

e.  kondisi tertentu.

    KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

Pengaturan  hubungan  kerja  antara  Pengguna  Jasa  dan Penyedia Jasa  harus  dituangkan  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi yang dimana bentuk kontrak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:

a.   para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;

b.   rumusan  pekerjaan,  memuat  uraian  yang  jelas  dan rinci           tentang  lingkup  kerja,  nilai  pekerjaan,  harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan;

c.   masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;

d.   hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan,             serta    hak    Penyedia    Jasa    untuk memperoleh       informasi    dan    imbalan    jasa    serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi;

e.   penggunaan    tenaga    kerja    konstruksi,    memuat kewajiban    mempekerjakan  tenaga  kerja  konstruksi bersertifikat;

f.    cara    pembayaran,    memuat    ketentuan    tentang kewajiban    Pengguna     Jasa     dalam     melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;

g.   wanprestasi,   memuat   ketentuan   tentang   tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;

h.   penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara      penyelesaian      perselisihan      akibat ketidaksepakatan;

i.    pemutusan    Kontrak    Kerja    Konstruksi,    memuat ketentuan     tentang     pemutusan     Kontrak     Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;

j.    keadaan    memaksa,    memuat    ketentuan    tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para  pihak  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  salah satu pihak;

k.   Kegagalan   Bangunan,   memuat   ketentuan   tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan    Bangunan       dan       jangka       waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan;

l.    pelindungan   pekerja,   memuat   ketentuan   tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;

m.  pelindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi  suatu  peristiwa  yang  menimbulkan  kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian;

n.   aspek   lingkungan,   memuat   kewajiban   para   pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan;

o.   jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum           kepada    pihak    lain    dalam    pelaksanaan Pekerjaan                       Konstruksi   atau   akibat   dari   Kegagalan Bangunan;

p.    pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

Selain itu dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Kontrak Kerja Konstruksi :

a. Untuk Layanan jasa perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak kekayaan intelektual.

b. Untuk Kegiatan  pelaksanaan  layanan  Jasa  Konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang Subpenyedia Jasa serta pemasok bahan, komponen bangunan, dan/atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku; dan

c. yang dilakukan dengan pihak asing, memuat kewajiban alih teknologi.

      PEMBIAYAAN JASA KONSTRUKSI

Pengguna   Jasa   bertanggung   jawab   atas   biaya   Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Biaya Jasa Konstruksi dapat bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi dibuktikan dengan:

a.    kemampuan membayar (dapat dibuktikan dengan dokumen dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, dokumen ketersediaan anggaran, atau dokumen lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi).

b.    komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi (didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama).

Dalam  hal  tanggung  jawab  atas  biaya  Jasa  Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan membayar, Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu. Pengguna Jasa yang tidak menjamin ketersediaan biaya dan tidak melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui komitmen   atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko mekanisme komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam  pemilihan  Penyedia  Jasa, Penyedia Jasa tersebut haruslah  menyerahkan  jaminan kepada Pengguna Jasa   untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam  dokumen pemilihan Penyedia Jasa. Jaminan tersebut terdiri atas :

a.    jaminan penawaran;

b.    jaminan pelaksanaan;

c.    jaminan uang muka;

d.    jaminan pemeliharaan;

e.    jaminan sanggah banding.

Jaminan tersebut harus dapat dicairkan tanpa syarat sebesar nilai yang dijaminkan dan dalam batas waktu tertentu setelah pernyataan Pengguna Jasa atas wanprestasi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa.

Jaminan dapat dikeluarkan oleh lembaga perbankan, perusahaan asuransi, dan perusahaan  penjaminan dalam bentuk bank garansi  dan perjanjian terikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

        KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa      dan   Penyedia   Jasa   wajib   memenuhi   Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Sehubung dengan hal tersebut maka Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

a.    hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;

b.    rencana  teknis  proses  pembangunan,  pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

c.    pelaksanaan        suatu        proses        pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

d.    penggunaan  material,  peralatan  dan/atau  teknologi;

e.    hasil layanan Jasa Konstruksi.

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan tersebut meliputi:

a.    standar mutu bahan;

b.    standar mutu peralatan;

c.    standar keselamatan dan kesehatan kerja;

d.    standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;

e.    standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;

f.     standar operasi dan pemeliharaan;

g.    pedoman   pelindungan   sosial   tenaga   kerja   dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h.    standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar tersebut diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini mentri harus memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

      KEGAGALAN BANGUNAN

Dalam    hal    penyelenggaraan    Jasa    Konstruksi    tidak memenuhi  Standar  Keamanan,  Keselamatan,  Kesehatan, dan Keberlanjutan, Pengguna  Jasa  dan/atau  Penyedia  Jasa  dapat  menjadi pihak  yang bertanggung  jawab terhadap Kegagalan Bangunan.

Kegagalan Bangunan tersebut ditetapkan oleh penilai ahli yang diutus Menteri. Menteri harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa.

-          Jangka Waktu dan Pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan

Penyedia  Jasa  wajib  bertanggung  jawab  atas  Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.

Dalam    hal    rencana    umur    konstruksi  lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun  terhitung  sejak  tanggal  penyerahan  akhir  layanan Jasa Konstruksi.

Pengguna    Jasa    bertanggung    jawab    atas    Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan Kontrak   Kerja Konstruksi.

Pengguna Jasa dan/atau pihak lain yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melaporkan terjadinya suatu Kegagalan Bangunan kepada Menteri.

Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti    kerugian dalam  hal  terjadi  Kegagalan  Bangunan

      TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Tenaga   kerja   konstruksi   diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi. Kualifikasi  tersebut terbagi dalam jabatan:

a.    operator;

b.    teknisi atau analis; dan

c.    ahli

- Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Pelatihan tenaga kerja konstruksi diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.

- Sertifikasi Kompetensi Kerja

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Setiap   Pengguna   Jasa   dan/atau   Penyedia   Jasa   wajib mempekerjakan tenaga  kerja  konstruksi  yang  memiliki Sertifikat Kompetensi Kerjayang dapat diperoleh apabila pekerja telah meregistrasikan dirinya ke lembaga sertifikasi profesi

-  Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Setiap  tenaga  kerja  konstruksi  yang  memiliki  Sertifikat Kompetensi Kerja berhak atas imbalan yang layak atas layanan jasa yang diberikan.

- Tanggung Jawab Profesi

Tenaga  kerja  konstruksi  yang  memberikan  layanan  Jasa Konstruksi harus bertanggung jawab secara profesional terhadap hasil pekerjaannya. Pertanggungjawaban secara   profesional   terhadap   hasil layanan Jasa Konstruksi dapat dilaksanakan melalui mekanisme penjaminan

      PEMBINAAN

Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui:

a.    penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

b.    penyelenggaraan kebijakan  pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis, lintas negara, lintas provinsi, dan/atau berdampak pada  kepentingan nasional;

c.    pemantauan  dan evaluasi  terhadap  penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi nasional;

d.    pengembangan kerja sama dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam menyelenggarakan     kewenangan

e.    dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

      PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa  yang  terjadi  dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar  musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Bila tidak  dapat  mencapai  suatu  kemufakatan, para pihak   menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Dalam  hal  upaya  penyelesaian  sengketa  tidak  tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara   penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan tersebut meliputi:

a.    mediasi;

b.    konsiliasi;

 c.    arbitrase.

Selain upaya penyelesaian sengketa tersebut, para pihak dapat membentuk dewan sengketa yang pemilihan keanggotaan dewannya dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

    SANKSI ADMINISTRATIF

Setiap usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan / Izin Usaha / Sertifikat Badan Usaha dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a.    peringatan tertulis;

b.    denda administratif; dan/atau

c.    penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi / pencantuman dalam daftar hitam.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat pihak yang terkait seperti Pihak Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Selain itu banyak hal yang harus diperhatikan mulai asas dan tujuan di awal, lalu pengklasifikasian jenis badan usaha konstruksi, persyaratan, standarisasi keselamatan, tanda pengalaman, sertifikasi baik untuk badan usaha maupun tenaga kerja, penyelesaian sengketa apabila terjadi kegagalan dalam pembangunan hingga sanksi administratif bagi para pelanggarnya.

Undang-undang ini dapat menjadi payung hukum bagi siapa saja yang memiliki keraguan akan keyakinannya untuk memulai sebuah kegiatan berupa Jasa Konstruksi atau bahkan sedang memiliki masalah seputar kegiatan Jasa Konstruksi.